PROBLEMATIKA PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

HESBUL JALI, 083 111 050 (2016) PROBLEMATIKA PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Undergraduate" not defined] thesis, IAIN JEMBER.

[img]
Preview
Text
[1]. COver.pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text
[2] Awal.pdf

Download (598kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (373kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (620kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (792kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (469kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (692kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (531kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (520kB) | Preview

Abstract

HESBUL JALI, 2016; ”Problematika Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jember” Di Indonesia sebagai negara hukum, yaitu suatu negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum melegalformalkan tentang musyawarah/mediasi ini dilingkungan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 dan No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam tataran teknis pelaksanaan masih menimbulkan beberapa persoalan khusunya perkara percerain. Fokus penelitia yang di kaji dalam penelitian ini dimaksudkan untum mengetahui dan memahami: (1) problematika filosofi mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, (2) problematika sistem mediasi di Pengadilan Agama Jember, (3) efektifitas penerapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jember. Jenis penelitian ini kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwasannya mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang seharusnya mediasi dilakukan diluar pengadilan karena mediasi tempatnya di non litigasi bukan dilitigasi dan perma sendiri menempatkan mediasi pada litigasi padahal sudah jelas dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 60 ayat 1 menjelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penelitian ahli. Sistem mediasi di Pengadilan Agama Jember menggunakan sistem familiar ataupun ceramah agama apabila kedua belah pihak sama-sama enggan menceritakan permasalahannya maka mediator menggunakan sistem kaokus. PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak efektif karena mediasi yang seharusnya berada di luar pengadilan dilakukan di dalam pengadilan meski tujuan mediasi untuk menyelesaikan perkara dengan jalan musyawarah untuk memperoleh perdamaian karena pihak yang berperkara lebih memilih jalan persidangan untuk menyelesaikan perkaranya. berdasarkann data pada tahun 2015 ada 558 perkara yang dimediasi namun yang berhasil dimediasi hanya 10 perkara dan juga pada tahun 2016 dibulan januari ada 49 perkara perceraian hanya 4 perkara yang berhasil. Begitu juga pada bulan februari ada 45 perkara perceraian 5 perkara yang berhasil damai. Pada bulan maret ada 51 perkara 7 perkara yang berhasil

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_Undergraduate" not defined])
Uncontrolled Keywords: PERMA NO. 1 TAHUN 2008
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012807 Talaq & Khulu' (Divorce)
Divisions: Fakultas Syariah > Ahwal As-Syakhsyiyyah
Depositing User: Masrur Rizqon
Date Deposited: 28 Sep 2017 03:12
Last Modified: 28 Sep 2017 03:12
URI: http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/115

Actions (login required)

View Item View Item