PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABAT PADA MASYARAKAT KABAT BANYUWANGI

NURUL KHOTIMAH, 083121023 (2016) PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABAT PADA MASYARAKAT KABAT BANYUWANGI. ["eprint_fieldopt_thesis_type_Undergraduate" not defined] thesis, IAIN JEMBER.

[img]
Preview
Text
sampul.pdf

Download (108kB) | Preview
[img]
Preview
Text
abstrak.pdf

Download (446kB) | Preview
[img]
Preview
Text
daftar isi.pdf

Download (449kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (655kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (729kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (545kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (724kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (449kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (531kB) | Preview

Abstract

Nurul Khotimah, 2016. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat pada Masyarakat Kabat Banyuwangi. Pencatatan nikah biasanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melalui KUA dan tidak menutup kemungkinan dikenakan biaya pencatatan nikah. Berdasarkan peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014 tentang biaya nikah disebutkan dalam pasal 6 bahwa nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan maupun di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah. Apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya tansportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,-. Pengecualian terhadap pengenaan biaya tersebut berlaku hanya untuk warga yang tidak mampu atau yang sedang terkena bencana. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sosialisasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat pada masyarakat Kabat? 2) Bagaimana pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kecamatan Kabat pada masyarakat Kabat? 3) Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kecamatan Kabat?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah ingin mendiskripsikan sosialisasi, pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PP No 48 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kecamatan Kabat. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi,wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabat sudah melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah dengan melakukan rapat dalam bentuk sosialisasi PP No 48 tahun 2014 kepada instansi dalam lintas sektoral dan P3N se-Kecamatan Kabat dengan ketentuan bahwa bagi catin yang menikah di kantor KUA gratis atau nol rupiah dan bagi yang menikah di luar kantor KUA dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000 ribu yang disetorkan langsung oleh catin ke bank BRI. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya catin pada saat rapak dengan tujuan memberikan pemahaman tentang PP No 48 tahun 2014 tentang biaya nikah kepada masyarakat kabat; 2) Pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh KUA Kabat pada masyarakat Kabat. Bagi catin yang menikah di KUA Rp. 0,00 (gratis) dan bagi yang bedolan, baik pada hari/jam kerja maupun di luar hari/jam kerja dikenakan tarif sebesar Rp. 600,000,00,- yang disetorkan langsung oleh catin ke bank BRI; 3) Faktor pendukung pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 adalah regulasi pemerintah dalam tugas-tugas KUA, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan PP No 48 tahun 2014 adalah keterbatasan tenaga pegawai, kurangnya sarana bagi kinerja KUA, dan menumpuknya jumlah pernikahan pada saat yang sama dengan fasilitas yang kurang memadai

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_Undergraduate" not defined])
Uncontrolled Keywords: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180125 Taxation Law
18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012822 Muasyarah bil Ma'ruf (Mutual Rights and Responsibilities of Spouses)
Divisions: Fakultas Syariah > Ahwal As-Syakhsyiyyah
Depositing User: Masrur Rizqon
Date Deposited: 02 Nov 2017 01:50
Last Modified: 02 Nov 2017 01:50
URI: http://digilib.iain-jember.ac.id/id/eprint/203

Actions (login required)

View Item View Item